Hal ini tertuang dalam sidang paripurna DPRD Surabaya dengan agenda pandangan umum fraksi terkait pembacaan nota keuangan yang disampaikan Walikota dalam sidang paripurna sebelumnya.
Fraksi Damai Sejahtera yang mendapat giliran pertama melalui juru bicara Riop Pattiselano mengatakan, berdasarkan gambaran RAPBD yang diberikan oleh Pemkot Surabaya, pihaknya menilai pihak Pemkot terlalu ambisius. "Bahasa lainnya nafsu besar tenaga kurang," ujarnya, Kamis (10/02/2011).
Rio menambahkan, pihaknya juga menanyakan kebijakan fiskal yang cukup ekspansif karena Pemkot Surabaya berencana membelanjakan anggarannya melebihi pendapatan, hal ini yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran.
"Namun pengantar nota keuangan yang disampaikan walikota tidak menyatakan dasar kebijakan yang kuat mengenai alasan menentukan defisit APBD yang mencapai angka Rp 1,19 trilun," imbuhnya.
Fraksi Demokrat yang mendapat giliran kedua, lewat juru bicaranya Herlina Harsono Nyoto mengatakan, untuk program pendidikan anak usia dini (PAUD) dialokasikan anggaran senilai Rp 9,459 miliar hanya akan dialokasikan untuk 881 pos PAUD, padahal di Surabaya ada ribuan pos PAUD. "Kenapa hanya yang 800 yang mendapat dana operasional, yang lain kenapa tidak dapat, mohon penjelasan walikota," ujarnya.
Soal penanggulangan kemiskinan, lanjut Herlina, pihaknya juga mengkritisi ketidakberpihakan walikota dalam program penanggulangan kemiskinan, Pasalnya berdasarkan data yang dilansir Pemkot, di Surabaya ada sekitar 500 ribu warga miskin namun yang ironis Pemkot hanya memasukkan 1.487 warga miskin dalam program yang dikelola oleh Bapemas dengan plafon anggaran senilai Rp 16,29 miliar. "Hal ini semakin menunjukkan kalau walikota tidak berpihak pada masyarakat kecil," tegasnya.
Hafid Suaidi dari fraksi APKINDO mengatakan, pendapatan daerah direncanakan meningkat sebesar 92,78 persen, dengan rencana pencapaian terbesar melalui peningkatan pajak daerah yang meningkat secara fantastis sebesar 179, 29 persen dari APBD tahun 2010.
"Bukankah menaikkan pajak adalah bentuk penambahan beban kepada masyarakat Surabaya, lalu dimana aspek yang membuat APBD kota Surabaya 2011 yang pro frakyat?" sindirnya.
APKINDO terang Hafid, juga mengkritisi total belanja daerah 2011 yang mengalami peningkatan sebesar 17, 14 persen dari APBD tahun 2010. Peningkatan terbesar disumbang oleh pos belanja tidak langsung yang mengalami peningkatan sebesar 18, 36 persen dari target APBD tahun 2010. Sementara pos belanja langsung hanya mengalami peningkatan sebesar 16,36 persen.
"Kami menanyakan, apa alasan walikota yang membuat kebijakan tingginya prosentase belanja tidak langsung dari pada belanja langsung, padahal belanja tidak langsung sebagian besar hanya digunakan untuk membiayayi gaji pegawai, lalu mana yang dikatakan APBD Kota Surabaya 2011 yang pro rakyat," imbuhnya.
Masih menurut Hafid, meskipun anggaran pendidikan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dibanding APBD yang lalu yakni mencapai angka Rp 1.433.358.000.000, namun sebagian besar anggaran tersebut hanya digunakan untuk belanja langsung sebesar Rp 890.692.000.000. Sedangkan untuk belanja langsung hanya Rp 563.543.000.000.
"Dengan demikian, meskipun anggaran pendidikan diatas 20 persen dari APBD, ternyata 61,25 persen habis digunakan untuk belanja pegawai, lagi-lagi ini menunjukkan ketidakberpihakan terhadap siswa miskin di Surabaya," tuturnya.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya Mazlan Mansur mempertanyakan tingginya anggaran belanja pegawai yang ada dalam belanja langsung yang mencapai angka Rp 1.557.362.000.000, sedangkan pada belanja tidak langsung kategori belanja pegawai mencapai angka Rp 422.183.000.000.
"Kami meminta penjelasan secara rinci, mengenai proporsi belanja pegawai tersebut yang dialokasikan untuk PNS dan Non PNS, maupun standar yang digunakan untuk pembayaranb gaji, honorarium," krtiknya.
Fraksi partai Golkar melalui juru bicaranya Agus Sudarsono mengkritisi tingginya angka putus sekolah di Kota Surabaya, namun data yang disuguhkan Pemkot hanya sebesar 0, 05 persen, padahal berdasarkan pengamatan dan kajian fraksi partai Golkar, angka anak putus sekolah dikota Surabaya lebih dari angka tersebut. "Kami mohon walikota cermat dalam menyusun hal tersebut, mengingat alokasi anggaran pendidikan relatif tinggi dibandingkan anggaran yang lain," bebernya.
Sementara itu fraksi PDIP yang sebelumnya gemar mengkritisi pengajuan draf KUAPPAS yang dianggap tidak pro rakyat karena mengurangi anggaran untuk PAUD dan rencana penarikan pajak PKL dan Kos-kosan dalam pandangan umum fraksinya terlihat datar-datar saja.melalui juru bicaranya Baktiono, fraksi PDIP hanya meminta kepada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) untuk bekerja keras dalam menanggulangi angka kemiskinan di Surabaya.
Fraksi PKS yang mendapat giliran terakhir mengatakan,ada program yang tidak sesuai dalam RAPBD kota Surabaya 2011.Misalnya soal pengendalian banjir di Surabaya, indikator yang dipakai pemkot adalah jika tidak terjadi curah hujan dengan intensitas sangat tinggi dan gtidak terjadi air laut pasang bersamaan dengan hujan.
"Asumsi tersebut jelas tidak terlaksana, pasalnya dalam situasi climate change seperti saat ini sama halnya dengan menghapus indikator yang lain soal luas genangan," pungkas Alfan Khusaeri.
