Komisi D menegaskan semua siswa sekolah di Surabaya tidak ada halangan untuk mengikuti Ujian Nasional, karena semua pembiayaan pendidikan telah ditanggung oleh pemerintah kota melalui dana Bopda. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono.
Kepada wartawan, Baktiono mengatakan, penegasan ini terkait dengan dilarangnya satu siswa SMP PGRI 6 mengikuti Unas. Sang siswa bahkan diharuskan drop out dari sekolah yang terletak di Bulak Rukem tersebut.
"Semua siswa harus ikut Unas, tidak ada halangan bahkan kalau itu terkait dengan biaya pendidikan. Semua biaya pendidikan sudah ditangani oleh Bopda, termasuk SMP PGRI 6 juga dapat," ujar Baktiono, Senin (07/03/2011).
Baktiono mengungkapkan, satu orang siswa SMP PGRI 6 telah dikeluarkan oleh sekolahnya karena tidak mampu membayar uang SPP selama tiga bulan. Sebab itu pula, siswa SMP PGRI 6 tersebut tidak bisa lagi mendapatkan haknya ikut Ujian Nasional pada bulan ini.
Alasan sekolah yang berada di Bulak Rukem tersebut, kata Baktiono tidak bisa diterima mengingat dipastikan sekolah yang bersangkutan juga menerima dana Bopda. Itu artinya, semua biaya pendidikan telah tercover, termasuk biaya Unas.
"Seharusnya kalau ada masalah dengan dana pendidikan sekolah, yang bersangkutan bisa minta bantuan Dinas Pendidikan secara langsung, ini malah siswanya dipecat," geramnya.
Untuk itu Baktiono meminta agar SMP PGRI 6 segera memulihkan hak siswa yang bersangkutan unutuk meneruskan sekolah dan mengikuti Ujian Nasional. Pihak Dinas Pendidikan, saat ini sedang menangani kasus tersebut dan Baktiono berharap masalahnya segera diselesaikan.
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Selasa, 08 Maret 2011
Sabtu, 19 Februari 2011
Jelang Unas, Siswa-siswi Ta'miriyah Gelar Doa Bersama
"Acara ini dimaksudkan sebagai sebagai usaha batiniah atau doa dari para siswa dan orang tua serta para guru dan lembaga taman pendidikan Ta'miriyah sendiri setelah usaha yang sudah dilakukan oleh para siswa setelah usaha lahiriah seperti usaha belajar untuk menghadapi UNAS 2011 nanti," kata juru bicara Taman Pendidikan Ta'miriyah, Sucipto (46) di lokasi, Sabtu (19/2/2011).
Selain doa kelulusan dan kelancaran Unas, doa itu masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mengharapkan masyarakat Indonesia yang kini sedang mengakami cobaana dengan berbagai kekerasan antar umat beragama, segera bangkit dan kembali berdampingan damai dan rukun.
"Kita berharap juga bahwa umat beragama di Indonesia ini bisa rukun dan damai kembali dan semoga kasus-kasus kekerasan yang terjadi tidak terjadi lagi," ujar Sucipto.
Acara doa bersama ini rencananya dihadiri Menteri Pendidikan M. Nuh. "Betul, rencananya acara doa bersama ini dihadiri oleh Pak Nuh, Menteri Pendidikan kita. Padahal beliau sudah memberi respon positif untuk datang, namun pada menjelang hari H, beliau diajak oleh Wapres untuk pergi ke Makasar," tambah Sucipto kepada wartawan.
Kamis, 10 Februari 2011
FAM Unair Demo Tolak Komersialisasi Pendidikan

Mereka menolak komersialisasi pendidikan seperti pungli melalui iuran orangtua (IKOMA) segera dihapus, pasalnya IKOMA telah menjadikan kampus sebagai ajang masuknya komersialisasi pendidikan.
"IKOMA itu sumbangan namun malah menjadi wajib bayar, apalagi IKOMA tidak ada kejelasan perincian penggunaan," kata Albertus Beny salah seorang mahasiswa.
Menurutnya jika tidak membayar IKOMA maka mahasiswa tidak boleh kuliah. Sementara Biaya IKOMA sebasar 7,5 juta. Pembayaran dapat dianggsur 12 x. "Kami menuntut kejalasan IKOMA dan kalau bisa dihapus," katanya.
Sementara itu Rektor Unair Prof Dr Fasich belum bisa mendatangi para mahasiswadengan alasan tidak ada Kampus Unair C. Karena belum ada kejelasan maka mahasiswa akan terus mengelar aksinya sampai rektor menemui mahasiswa yang ada di depan gedung rektorat.
SMP 5 Muhammadiyah Gelar Aksi Cinta Damai

Aksi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat utamanya Islam agar kembali bercermin pada teladan rosulullah Muhammad SWA mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikan segala sengketa.
Aksi diawalai dengan jalan kaki sejauh 3 km di komplek sekolahaan, setelah itu dilanjutkan di taman persahabatan jalan Sulawesi.
Para siswa ada yang menggunakan surban,kemudian para siswa-siswi sebanyak 25 membagikan kurma ke pengguna jalan sebagai simbul anti kekerasan.
"Kekarasan itu tidak diajarkan oleh rasulullah Muhammad SAW, sehingga kenapa masih terjadi antar umat, dan kekerasan itu tidak berguna, kita manusia sama meskipun agama berbeda" tutur siswa kelas 8 Ananto Yudan.
Rabu, 09 Februari 2011
Mahasiswa Unair Tuntut Iuran IKOMA Dihapus
Dalam aksinya mahasiswa juga menuntut agar uang yang telah dibayarkan segera dikembalikan, karena penuh dengan unsur pemaksaan. Selain itu mahasiswa menganggap IKOMA penuh dengan praktek korupsi oleh para pejabat kampus.
"Pada awalnya IKOMA, didirikan atas dasar sukarela, tapi perkembangannya menjadi wajib, seperti SPP. Bahkan ada mahasiswa yang belum membayar IKOMA tidak diperbolehkan KRS pada awal semester, jelas ini sangat memberatkan kami apalagi dari mahasiswa menengah ke bawah," teriak juru bicara aksi, Dominicus, Rabu (9/2/2011).
Padahal, kata dia, Direktur Kemahasiswaan Unair memberikan penjelasan bahwa
IKOMA merupakan organisasi di luar kampus yang tidak terkait dengan akademik
kampus. Sehingga penarikan iuran IKOMA bagi para mahasiswa dianggap ilegal.
Para mahasiswa itu juga membawa bukti-bukti transkrip dan rekening pembayaran IKOMA yang telah diselewengkan.
"Pada aksi sebelumnya, Direktur Kemahasiswaan Imam Mustofa, yang menemui para mahasiswa memberikan penjelasan bahwa IKOMA tidak terkait dengan kegiatan akademik kemahasiswaan. Namun pada prakteknya IKOMA tela menjadi wajib. Dan kami menemukan beberapa bukti bahwa uang pembayaran itu telah masuk ke rekening rektor," lanjutnya.
Mahasiswa pun akan bertahan di depan gedung rektororat hingga bertemu dengan rektor. "Kami akan bertahan sambil menunggu rektor datang, kalau tidak datang, kita tunggu sampai besok jika perlu bertahan di sini," tegas salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu dan Budaya Unair, Fikri (21).
Selasa, 08 Februari 2011
Mendiknas Targetkan Semua BOS Cair Pertengahan Februari
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) paket pertama 2011 ini ditargetkan bisa cair setidaknya pertengahan Februari.
Namun demikian, pertengahan Februari 2011 ini diharapkan seluruh dana BOS paket pertama bisa cair. Biasanya, keterlambatan memang hanya terjadi pada paket pertama yaitu triwulan pertama awal tahun. Pada 2011 ini, Pemerintah menganggarkan Rp 16,8 trilyun dialokasikan untuk dana BOS setiap 3 bulan.
M. NUH Menteri Pendidikan Nasional mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS ke sekolah di sejumlah daerah. Meski demikian, NUH tidak mengetahui pasti penyebab keterlambatan itu.
“Saya nggak tahu. Semua sudah dilakukan, transfer, bentuk format, template sudah kita siapkan. Uangnya sudah ada, sudah ditransfer, bukti transfer dari Menteri Keuangan sudah ada,” katanya saat mengunjungi penerima beasiswa Bidik Misi di Surabaya, Minggu (06/02).
NUH mengatakan akan terus memonitor penyaluran dana BOS. Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menginstruksikan agar dana BOS sudah dikirim pada akhir Januari ke semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemendiknas juga akan mendorong kabupaten/kota bisa secepatnya mengeluarkan dana BOS yang telah dikirim.
Bagaimanapun, kabupaten/kota yang bertanggungjawab supaya dana BOS tersebut sampai ke sekolah-sekolah. “Mereka (kabupaten/kota, red) yang bertanggungjawab. Uang sudah dikasih. Masak ngasihkan saja kesulitan,” tukasnya.
Menurut NUH, tahapan proses pencairan dana BOS yang dijalani Pemerintah kabupaten/kota memang berbeda-beda. Ada yang sudah proses akhir pencairan, tinggal penyaluran. Ada pula yang masih dalam proses penyusunan. Meski begitu, seharusnya ketika APBD disahkan, proses pencairan tidak lagi terkendala.
Pemerintah Akan Gratiskan Biaya Madrasah 2012
Pemerintah mulai tahun depan akan merealisasikan program madrasah gratis. Pemerintah akan menggratiskan biaya pendidikan madrasah mulai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah.
"Kementerian Agama tahun ini sedang melakukan kajian final untuk menentukan kekuatan anggaran di pemerintahan untuk program madrasah gratis. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terealisasi," kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada wartawan usai membuka Muswil VI PPP Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (7/2/2011).
Menurut dia, kajian yang dilakukan pihaknya untuk mengukur kekuatan anggaran, apakah program madrasah gratis itu dilakukan di seluruh di Indonesia atau hanya sebagian saja.
"Akan kita gratiskan segratis-gratisnya. Sekarang sedang dihitung dari segi anggaran. Apakah keseluruhan atau sebagian dulu, bisa Indonesia timur dulu, Indonesia Timur dan Indonesia Tengah atau seluruh Indonesia," ujarnya.
Suryadharma optimistis, jika program gratis biaya pendidikan madrasah berjalan, maka problem pendidikan di Indonesia akan mampu teratasi. Apalagi, mayoritas madrasah saat ini menampung pelajar tidak mampu.
"Sebanyak 91,5 persen madrasah itu swasta dan berdiri berdasarkan inisiatif dan perjuangan para kiai untuk membebaskan warga di sekitarnya dari kebodohan," tuturnya.
Jika masalah pendidikan madrasah tidak diperhatikan pemerintah, maka akan semakin terpinggir dan hilang, sehingga konsekuensinya tingkat kebodohan akan semakin meningkat.
"Apabila madrasah tidak ada, berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan," paparnya.
Kementerian Agama tahun ini menganggarkan dana Rp 27 triliun untuk pendidikan. Selain itu, pada tahun 2010 lalu, Kementerian Agama melaunching pendidikan terapan anak harapan dengan menyekolahkan 500 anak jalanan (anjal) ke beberapa pesantren.
"Saya minta Gubernur Jatim Soekarwo mendukungnya. Kalau bisa, kan lumayan bisa jadi modal untuk melanjutkan kepemimpinannya di Jatim. Pakde Karwo ini adalah santri yang belum tamat. Belum tamat saja sudah jadi gubernur, kalau sudah tamat bisa lebih hebat lagi. Saya khawatir jadi menteri agama nantinya," sindirnya kepada gubernur yang juga hadir dalam acara itu.
"Kementerian Agama tahun ini sedang melakukan kajian final untuk menentukan kekuatan anggaran di pemerintahan untuk program madrasah gratis. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terealisasi," kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada wartawan usai membuka Muswil VI PPP Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (7/2/2011).
Menurut dia, kajian yang dilakukan pihaknya untuk mengukur kekuatan anggaran, apakah program madrasah gratis itu dilakukan di seluruh di Indonesia atau hanya sebagian saja.
"Akan kita gratiskan segratis-gratisnya. Sekarang sedang dihitung dari segi anggaran. Apakah keseluruhan atau sebagian dulu, bisa Indonesia timur dulu, Indonesia Timur dan Indonesia Tengah atau seluruh Indonesia," ujarnya.
Suryadharma optimistis, jika program gratis biaya pendidikan madrasah berjalan, maka problem pendidikan di Indonesia akan mampu teratasi. Apalagi, mayoritas madrasah saat ini menampung pelajar tidak mampu.
"Sebanyak 91,5 persen madrasah itu swasta dan berdiri berdasarkan inisiatif dan perjuangan para kiai untuk membebaskan warga di sekitarnya dari kebodohan," tuturnya.
Jika masalah pendidikan madrasah tidak diperhatikan pemerintah, maka akan semakin terpinggir dan hilang, sehingga konsekuensinya tingkat kebodohan akan semakin meningkat.
"Apabila madrasah tidak ada, berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan," paparnya.
Kementerian Agama tahun ini menganggarkan dana Rp 27 triliun untuk pendidikan. Selain itu, pada tahun 2010 lalu, Kementerian Agama melaunching pendidikan terapan anak harapan dengan menyekolahkan 500 anak jalanan (anjal) ke beberapa pesantren.
"Saya minta Gubernur Jatim Soekarwo mendukungnya. Kalau bisa, kan lumayan bisa jadi modal untuk melanjutkan kepemimpinannya di Jatim. Pakde Karwo ini adalah santri yang belum tamat. Belum tamat saja sudah jadi gubernur, kalau sudah tamat bisa lebih hebat lagi. Saya khawatir jadi menteri agama nantinya," sindirnya kepada gubernur yang juga hadir dalam acara itu.



